DPR Dorong Finalisasi Perpres untuk Perkuat Perlindungan Ojol & Kurir
Ojek online (ojol) dan kurir kini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan layanan yang mereka berikan, masih ada sejumlah persoalan yang belum tuntas. Salah satunya adalah perlindungan terhadap para pekerja platform. DPR pun kembali mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan peraturan presiden (perpres) tentang perlindungan ojol dan kurir.
Desakan DPR agar Perpres Segera Diselesaikan
Anggota DPR menilai keberadaan perpres ini sudah sangat mendesak. Selama ini, pekerja ojol dan kurir bekerja tanpa kepastian hukum yang kuat. Padahal, jumlah mereka terus meningkat dan memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama di sektor logistik dan transportasi.
Dengan adanya perpres, perlindungan terhadap pekerja platform tidak lagi sekadar wacana. Regulasi yang jelas akan menjadi pedoman bagi semua pihak, mulai dari perusahaan aplikasi, pengemudi, kurir, hingga pengguna layanan.
Pentingnya Payung Hukum bagi Pekerja Platform
Ojol dan kurir sering kali berada dalam posisi yang rentan. Status mereka yang dianggap sebagai mitra membuat banyak perlindungan ketenagakerjaan belum bisa diterapkan. Akibatnya, tidak sedikit pekerja yang kesulitan mengakses jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, atau bentuk perlindungan lain saat mengalami musibah di jalan.
Perpres ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang menjawab persoalan tersebut. Dengan regulasi yang kuat, hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan aplikasi bisa lebih seimbang.
Kemitraan yang Lebih Adil
Salah satu hal yang disorot adalah pola kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan driver dan kurir. DPR berharap perpres nantinya dapat mempertegas prinsip kemitraan yang adil. Beban kerja, risiko, dan kewajiban harus dibagi secara proporsional, bukan hanya membebani pekerja.
Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja
Risiko kecelakaan lalu lintas selalu membayangi pekerja lapangan. Karena itu, perlindungan jaminan sosial menjadi salah satu poin penting yang didorong DPR. Selain itu, standar keselamatan kerja juga perlu menjadi perhatian. Perusahaan aplikasi diharapkan memiliki kontribusi nyata dalam melindungi pengemudi dan kurirnya.
Tarif dan Kesejahteraan
Soal tarif juga menjadi perhatian. DPR mendorong agar tarif layanan ojol dan kurir ditetapkan secara wajar. Tujuannya, pengemudi bisa mendapat penghasilan yang layak tanpa membuat pengguna jasa merasa dibebani. Kesejahteraan pekerja diharapkan ikut meningkat dengan adanya kejelasan tarif ini.
Koordinasi Lintas Sektor Kunci Percepatan Finalisasi
Agar perpres segera terbit, koordinasi antarinstansi pemerintah menjadi kunci. Masalah perlindungan pekerja platform melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Karena itu, DPR meminta pemerintah mempercepat pembahasan dan tidak menunda-nunda lagi.
DPR juga menginginkan agar penyusunan perpres melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, asosiasi pengemudi, serta perusahaan aplikasi. Dengan begitu, aturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kesimpulan
Finalisasi perpres perlindungan ojol dan kurir menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan. DPR terus mendorong pemerintah agar menyelesaikan regulasi ini demi kepastian hukum dan kesejahteraan para pekerja platform. Perpres yang kuat akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang selama ini menopang layanan digital di Indonesia.
