Legislator PDIP Soroti Anggaran Kemenhut untuk Cegah Karhutla: Sikap Pasrah
Setiap tahun, ketika memasuki puncak musim kemarau, wilayah kita kembali dihantui ancaman kabut asap dan terbakarnya lahan kritis. Di tengah repetisi masalah yang sama, alokasi dana untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan kerap menjadi sorotan tajam di ruang sidang. Salah satunya datang dari perwakilan rakyat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyoroti penggunaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menghadapi bencana tahunan tersebut.
Sorotan ini muncul dengan nada kritis terhadap pola penanganan yang dinilai masih bersifat reaktif. Daripada benar-benar memutus siklus kerusakan lingkungan, sebagian besar dana justru mengalir ke upaya pemadaman setelah api melahap hutan. Istilah sikap pasrah digunakan karena sejauh ini, intervensi lebih banyak berupa penanganan darurat ketimbang pembangunan infrastruktur pencegahan yang berkelanjutan. Padahal, anggaran negara harusnya berfungsi sebagai alat strategis untuk mereduksi risiko, bukan sekadar menutupi kerugian akibat kelalaian sistemik.
Mengapa Alokasi Dana Sering Dianggap Belum Tepat Sasaran?
Dalam skema pengelolaan bencana, terdapat dua pendekatan utama yang biasa digunakan oleh instansi teknis. Pertama adalah pendekatan operasional langsung seperti penyewaan pesawat pemadam, pengadaan mobil derek, serta pengerahan ribuan personel ke lokasi panas. Kedua adalah pendekatan struktural meliputi pembangunan kanal hidrolis di lahan gambut, instalasi sensor deteksi dini, hingga rehabilitasi kawasan lindung yang rentan kekeringan. Masalah muncul ketika proporsi belanja negara condong sangat berat ke arah poin pertama.
Belanja operasional memang tak bisa dihindari saat api sudah menyebar. Namun, ketergantungan berlebihan pada dana darurat menciptakan ilusi keberhasilan. Api padam, laporan selesai, lalu anggaran ditutup. Ketika kemarau berikutnya tiba, kondisi lahan kembali kering, ekosistem belum pulih, dan proses mobilisasi petugas harus diulang dari nol. Pola ini jelas boros secara fiskal dan tidak menyelesaikan akar masalah. Legislatif menilai bahwa jika dana hanya dipakai untuk memadamkan, maka sebenarnya kita sedang mengakui ketidakmampuan sistem pencegahan yang sudah dirancang bertahun-tahun.
Di sisi lain, fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat juga menuntut pertanggungjawaban berbasis outcome, bukan output. Pembelian ratusan tangki air atau penyewaan helikopter memang terlihat sebagai aktivitas nyata, tetapi sulit ditautkan dengan indikator penurunan luas terbakar jangka panjang. Jika realisasi anggaran tidak diimbangi dengan pemetaan zona rawan yang akurat, maka efektivitas belanja negara tetap dipertanyakan. Kritik ini bukan berarti menolak sepenuhnya langkah pemadaman darurat, melainkan meminta redistribusi prioritas agar pencegahan menjadi tulang punggung strategi nasional.
Dari Respons Darurat Menuju Infrastruktur Mitigasi Permanen
Perubahan paradigma tidak akan terjadi jika tidak ada penyesuaian konkret pada buku anggaran. Beberapa komponen krusial perlu didorong agar mendapat porsi lebih signifikan.
- Instalasi jaringan sensor suhu dan kelembapan yang terhubung dengan pusat komando regional untuk memberikan peringatan beberapa jam bahkan hari sebelum titik panas berkembang.
- Revitalisasi sistem drainase lahan gambut yang sering kali dibiarkan kering tanpa pengontrolan muka air tanah secara rutin.
- Penguatan gugus tugas gabungan tingkat desa yang dilengkapi peralatan sederhana namun efektif, sehingga respons awal bisa dilakukan sebelum api mencapai skala katastrofik.
- Penggunaan data satelit terbuka yang diintegrasikan dengan aplikasi pelaporan warga untuk mempercepat koordinasi patroli harian.
Komponen-komponen tersebut membutuhkan pendanaan awal yang cukup besar, tetapi biayanya jauh lebih ringan dibandingkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang timbul ketika kebakaran berubah menjadi bencana nasional. Mencegah selalu lebih hemat dibanding memperbaiki. Pertanyaan mendasarnya bukan apakah dana tersedia, melainkan apakah alokasinya sudah mengikuti logika perlindungan aset jangka panjang.
Wajib Adanya Transparansi dan Audit Kinerja Anggaran
Pengawasan legislatif tidak cukup hanya memeriksa是否符合 prosedur pengadaan atau memeriksa dokumen persetujuan pembayaran. Yang lebih krusial adalah mengevaluasi apakah setiap rupiah yang keluar menghasilkan dampak yang terukur. Tanpa mekanisme umpan balik yang ketat, risiko pemborosan, tumpang tindih program, atau penyerapan dana yang tidak berdampak akan terus berulang.
- Membuat dashboard publik yang menampilkan capaian fisik setiap kabupaten versus serapan anggarannya, sehingga masyarakat dapat memantau langsung efektivitas pelaksanaan lapangan.
- Menyusun standar indikator keberhasilan yang jelas, misalnya persentase penurunan titik panas di zona prioritas, luas lahan gambut yang berhasil direintroduksi hidrologisnya, atau jumlah masyarakat yang terlibat dalam patroli sukarela berbayar.
- Melakukan asesmen independen pasca musim kemarau yang melaporkan kekuatan sistem, kegagalan implementasi, serta rekomendasi perbaikan untuk perencanaan tahun berikutnya.
Ketiga elemen itu akan membangun siklus pemerintahan berbasis bukti. Ketika pejabat teknis tahu bahwa kinerja mereka akan dievaluasi secara transparan, insentif untuk melakukan pekerjaan preventif secara sungguh-sungguh akan tumbuh. Sebaliknya, ketika pelaporan hanya berputar pada angka realisasi penyerapan tanpa kualitas dampak, maka budaya pasrah akan terus bertahan. Legislatif memiliki instrumen hukum dan hak prerogatif untuk mendorong akuntabilitas ini lewat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun melalui rapat dengar pendapat bersama menteri concerned.
Komitmen Politik dan Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Utama
Masalah karhutla never bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Lahan yang terbakar biasanya mencakup yurisdiksi yang melibatkan kewenangan daerah, perusahaan perkebunan, masyarakat adat, maupun penegak hukum lingkungan. Anggaran yang besar dari kementerian tertentu akan percuma jika tidak disinkronkan dengan regulasi zonasi, penegakan izin usaha, serta program ekonomi alternatif bagi warga yang menggantungkan hidup di pinggiran hutan.
Perlunya sinergi lintas sektor juga tercermin dalam bagaimana dana dikelola. Misalnya, bantuan teknis untuk restorasi mangrove atau gambut sebaiknya tidak berjalan paralel dengan program pengembangan komoditas pertanian di wilayah yang sama tanpa kajian AMDAL yang ketat. Tumpang tindih kebijakan membuat anggaran tersebar tipis dan akhirnya tidak meninggalkan jejak permanen. Pemerintah pusat maupun daerah perlu membentuk forum koordinasi khusus yang bertemu secara berkala di luar momen bencana, sehingga strategi adaptasi iklim bisa disesuaikan dengan karakteristik ekologis masing-masing wilayah.
Komitmen politik juga menentukan apakah arahan pencegahan benar-benar dijalankan atau hanyalah wacana di rapat. Anggota parlemen berperan vital dalam menerjemahkan aspirasi publik menjadi klausul pengendalian yang mengikat dalam peraturan turunan anggaran. Tekanan publik yang berkelanjutan akan memperkuat posisi negosiasi di meja runding. Tanpa dukungan suara dan pengawasan yang konsisten, instruksi teknis sering kali terbentur kepentingan lokal atau kendala birokrasi yang lambat.
Kesimpulan
Sorotan mengenai anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukannya sekadar bentuk ketidakpuasan administratif. Pesan utamanya lebih dalam: sistem yang ada belum mampu mentransformasikan uang negara menjadi perlindungan ekosistem yang nyata. Pergeseran dari pendekatan reaktif menuju proaktif memerlukan keberanian dalam mengalokasikan dana kepada infrastruktur mitigasi, pengawasan berbasis data, serta koordinasi antarlembaga yang terintegrasi.
Sebagai representasi konstituennya, anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berhenti menormalisasi siklus bencana tahunan. Mengharapkan api musnah begitu musim hujan turun bukanlah strategi berkelanjutan. Dengan penataan anggaran yang disiplin, transparansi yang terbuka, dan rencana jangka panjang yang matang, harapan untuk menjaga hijau hutan dari ancaman kekeringan menjadi lebih mungkin terwujud. Langkah kecil yang konsisten hari ini akan mencegah kerugian besar di masa depan.
