Pertemuan Wali Kota Jambi dan Pramono: Mengusik Praktik Terbaik JAKI hingga Strategi Revitalisasi BUMD
Pemerintahan daerah kini dituntut untuk semakin responsif, efisien, dan berorientasi pada layanan publik yang modern. Salah satu upaya konkret dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan membuka ruang kolaborasi dan belajar dari pengalaman daerah maupun pusat yang telah berhasil menerapkan sistem tata kelola terbaik. Dalam konteks ini, pertemuan antara Wali Kota Jambi bersama figur kunci bernama Pramono mendapat perhatian khusus karena membahas dua hal mendasar: penerapan konsep kota cerdas berbasis JAKI serta optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kedua topik ini bukan sekadar wacana administratif. Keduanya merupakan instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas data perencanaan, dan memperkuat basis pendapatan daerah secara berkelanjutan. Pertemuan ini hadir sebagai wadah pertukaran pengetahuan sebelum implementasi lebih lanjut disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi Kota Jambi.
Ingin Melacak Jejak Keberhasilan Sistem JAKI di Kota Jambi
Indeks Jakarta Intelligent City (JAKI) telah lama dikenal sebagai standar pengukuran kematangan smart city di Indonesia. Sistem ini menilai kesiapan suatu wilayah melalui aspek-aspek seperti konektivitas dasar, integrasi layanan publik, transparansi data, serta partisipasi masyarakat dalam ruang digital. Bagi pemerintah daerah lain, khususnya Jambi, mempelajari kerangka kerja JAKI berarti memahami peta jalan menuju transformasi digital yang terukur.
Wali Kota Jambi menyampaikan ketertarikan serius untuk mengadopsi prinsip-prinsip JAKI ke dalam ekosistem pemerintahan kota. Fokus utamanya bukan meniru secara mentah, melainkan memahami bagaimana Jakarta membangun infrastruktur data terpusat, menyinergikan aplikasi layanan antar-dinas, serta menempatkan citizen-centric service sebagai fondasi kebijakan digital.
Pelajaran yang diharapkan dapat diterapkan meliputi pemetaan indikator kinerja smart city, penyederhanaan alur perizinan berbasis elektronik, hingga pengembangan dashboard monitoring real-time yang membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dengan pendekatan ini, birokrasi daerah diharapkan bisa bergerak lebih lincah dan minim friksi bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Menyongsong Era Baru Pengelolaan BUMD yang Profesional
Selain inovasi digital, pertemuan ini juga menyoroti aspek fundamental pembangunan daerah, yakni revitalisasi BUMD. Selama beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah daerah menyadari bahwa keberadaan BUMD seharusnya lebih dari sekadar entitas legalitas atau sumber kas daerah. BUMD harus berperan aktif sebagai katalisator pembangunan sektor-sektor prioritas, mulai dari penyediaan air bersih, pengelolaan transportasi, hingga pengembangan kawasan wisata dan properti strategis.
Pramono memberikan ruang diskusi mengenai tantangan klasik yang sering dihadapi BUMD di tingkat daerah. Isu-isu seperti tata kelola manajemen yang masih bersifat konvensional, keterbatasan akses pendanaan, hingga kurangnya insentif kompetitif bagi tenaga ahli kerap menghambat produktivitas. Pertemuan ini bertujuan menjembatani pemahaman tentang praktik korporasi yang sehat sekaligus menjaga mandat sosial BUMD tetap sejalan dengan misi pemberdayaan masyarakat.
Faktor Penentu Efektivitas Manajemen BUMD
- Governance yang Transparan: Penerapan audit internal berkala, pelaporan keuangan terbuka, dan peninjauan regulasi pendukung agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- Digitalisasi Operasional: Adopsi sistem informasi akuntansi, ERP, dan platform manajemen aset untuk mengurangi risiko kebocoran dana dan mempercepat proses produksi.
- Kemitraan Berbasis Skill: Kolaborasi dengan pihak swasta berpengalaman atau konsultan manajemen untuk transferred-of-knowledge, tanpa kehilangan kontrol kepemilikan daerah.
Ketiga pilar ini menjadi acuan dalam merumuskan strategi jangka menengah guna menyiapkan BUMD di Kota Jambi menjadi entitas yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan mampu berkontribusi nyata terhadap penyerapan lapangan kerja lokal.
Merajut Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan Daerah
Inti dari kunjungan dan sesi diskusi kali ini sebenarnya sederhana namun berdampak luas: pembelajaran terstruktur sebelum eksekusi lapangan. Pemerintah daerah membutuhkan rujukan model yang sudah teruji, sementara praktisi di tingkat pusat atau lembaga terkait memiliki rekam jejak implementasi yang bisa dikaji ulang sesuai kondisi regional.
Wali Kota Jambi menegaskan bahwa niat belajar ini bukan langkah sementara, melainkan komitmen awal menyusun blueprint transformasi pemerintahan yang melibatkan multi-pihak. Mulai dari perangkat daerah, legislatif daerah, akademisi, hingga wakil komunitas bisnis akan dilibatkan dalam tahap penyusunan rencana aksi setelah masukan teknis dari diskusi ini dirangkum.
Kolaborasi semacam ini juga sejalan dengan tren desentralisasi yang semakin mengutamakan efisiensi fiskal dan akuntabilitas publik. Dengan memadukan wawasan digital dari JAKI dan manajemen BUMN/BUMD yang matang, kota-kota di luar Jawa punya peluang besar untuk menangkap momentum kemajuan tanpa harus memulai dari nol.
Kesimpulan
Pertemuan Wali Kota Jambi bersama Pramono menandai langkah strategis dalam memetakan arah pengembangan Kota Jambi ke depan. Fokus pada pengadaptasian kerangka kerja JAKI menunjukkan keseriusan daerah dalam mengejar ketertinggalan tata kelola digital, sementara pembahasan mendalam mengenai pengelolaan BUMD mengonfirmasi tekad untuk menguatkan roda ekonomi melalui aset milik rakyat itu sendiri. Kedua elemen ini saling melengkapi: teknologi mempercepat layanan, sedangkan BUMD yang sehat menjamin keberlanjutan pendanaan pembangunan. Ke depannya, hasil dari dialog ini diperkirakan akan diterjemahkan ke dalam rancangan kebijakan spesifik yang siap diuji coba di lingkungan operasional pemerintahan Kota Jambi.
